HALSEL,Litcom- Asosiasi Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengancam akan memboikot aktifitas pemerintah didesa masing-masing. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diduga sengaja telah memangkas anggaran sharing daerah dalam alokasi dana desa (ADD) tahun 2017.
Juru bicara perwakilan Kades, Abubakar Malayu kepada wartawan pecan kemarin mengatakan pihaknya mengetahui bahwa alokasi dana desa (ADD) ditahun 2017 itu melalui dana shering APBD Halsel sebesar Rp. 71 milyar lebih atau 10 persen dari APBD dan baru dicairkan 6 persen atau sebesar Rp. 63 milyar lebih, sementara sisanya hingga saat ini tak kunjung dicairkan.
“Yang 6 persen awal saja aemua belum dicairkan dan siaa anggaran 4 persen atau Rp. 10 milyar lebih juga belum cair. Tetapi, belakangan kami dapat informasi bahwa anggaran itu sudah tidak ada tidak ada jadi kami pertanyakan di kepala BPMD Halsel, Bustamin Soleman dan dia mengaku anggaran itu telah dipangkas,”tandas Abubakar yang juga Kades Kaireu.
Terhadap dugaan pemangkasan alokasi dana desa (ADD) yang 4 persen atau Rp. 10 milyar itu maka Jumat pecan kemarin puluhan Kepala Desa (Kades) langsung menemui Kadis BPKAD, Aswin Adam dan Sekda Halsel, Helmy Surya Botutihe. Namun, mereka tidak berhasil menemui pejabat tersebut.
“Kami sudah berupaya temui untuk pertanyakan anggaran sisa tetapi rupanya tidak direspon maka kami (Kades-kades) mengancam akan memboikot aktifitas Pemerintahan didesa masing-masing sampai ada kejelasan anggaran itu baru kita normalkan kembali aktifitas pemerintahan,”ancam Abukar yang juga Kades Kaireu (Ivan)
