Ternate, Litcom – Gubernur Maluku Utara K.H. Abdul Gani Kasuba (AGAK) di desak mengevaluasi sekaligus mencopot jabatan anak buah kesayanganya yakni Kadis DKP Malut Buyung Rajilun, Kabid tangkap Abdullah Assagaf dan Kabid budidaya Kadri Laence. sebab mereka bertiga itu tidak berpihak kepada masyarakat.
“Mereka bertiga dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, dimana, bantuan kapal penampung ikan mulin -13 tahun 2015-2016 itu mestinya di berikan kepada masyarakat, namun pada kenyataanya kapal tersebut di berikan oleh mantan istri pejabat polda Malut yakni ibu Dini Bayanggiri,”Ujar Muhammad Sifudin Kepada Wartawan kamis (06/07) kemarin di depan kantor Kejati Malut.
Menurutnya, Istri pejabat negara mestinya tidak berhak mendapatkan kapal tersebut, karena yang berhak mendapatkan kapal itu adalah nelayan, namun lagi-lagi dugaan ada pemalsuan dokumen proposal sehingga kapal tersebut dilaihkan.
Untuk itu lanjut Saifudin, dengan ketidak berpihakan ini perlu ada ketegasan dari gubernur maluku utara selaku pemangku kebijakan agar mengevalausi sudara Buyung Rajulin, dan kedua kepala bidang tersebut. Sebab jika ini di biarkan maka akan menjadi-jadi.
Sementara Kepala Dinas DKP Malut Buyung Rajilun ketika di konfirmasi beberap waktu lalu melalui via henphone mengatakan, bantuan kelompok nelayan ini merupakan bantuan untuk perorangan. karena itu adalah kapal pengangkut ikan.
Selain itu kata buyung, indikasi bahwa kapal ini diberikan kepada istri mantan wakapolda itu tidak mendasar. sebab walupun dalam dokumen surat kapal ada tercantum nama istri mantan wakapolda, itu, semata karena ada kesepakatan joint modal antara penerima kapal dan beliau.
“Jadi menurut kami tidak ada masalah karena ini kesepakatan modal usaha, sedangkan menyangkut yang dikatakan pemalsuan dokumen tidak benar, jika itu dikatakan demikian kami siap mempertangung jawabkan,”Katanya.
Buyung menuturkan, yang mendapatkan bantuan bukan atas nama ibu mantan wakapolda tetapi karena ada joint modal, maka mereka meminta agar nama di surat kapal harus atas nama beliau. hal itu mencegah adanya masalah dalam joint usaha.
“Saya kira tadak ada persoalan kalau tujuannya agar bantuan ini bisa berjalan dengan lancar, dari pada nanti bermasalah dibelakang,”terangnya.
Kendati demikian saat di tanya apakah istri pejabat negara itu bole mendapatkan bantuan kapal ikan, pihaknya tidak menjawab. *(Sul)*
